Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan

Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Administrasi Pembangunan
Dalam penerapannya, Administrasi pembangunan yang ada di setiap negara tidaklah selalu sama karena ada berbagai aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan. Aspsek-aspek tersebut meliputi; Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Institusi.
A. Aspek Politik
Aspek Politik adalah salah satu aspek yang sangat mempengaruhi administrasi pembangunan di suatu negara. Pendekatan administrsi pembangunan terkait erat, saling berhubungan dan saling mempengaruhi keadaan dan proses perkembangan politik. Hubungan itu dapat saling bertentangan, hubungan yang netral ataupun hubungan yang saling mendukung.
Berbagai aspek politik yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan administrasi pembangunan adalah sebagai berikut:
 Filosofi/falsafah politik
 Komitmen elite politik

 Stabilitas politik
Pembangunan bangsa (nation building)
 Politik internasional
B. Aspek Ekonomi
Hubungan antara aspek ekonomi dan administrasi pembangunan terlihat secara jelas dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Adapun hal-hal dalam Aspek ekonomi yang saling mempengaruhi dengan administrasi pembangunan meliputi;
 Pertumbuhan ekonomi
Stabilitas ekonomi
 Peran Pemerintah
 Peran Birokrasi
C. Aspek sosial budaya
Berbagai aspek sosial budaya perlu mendapatkan perhatian dalam administrasi pembangunan. Seperti juga aspek kehidupan yang lain, proses pembangunan terjadi karena saling menunjangnya pembinaan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat atau bangsa. Bahkan proses pembangunan yang sebenarnya haruslah merupakan perubahan sosial-budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya yang dikonsespsikan sebagai usaha pemerintah
belaka. Pembangunan tergantung dari suatu proses emansipasi diri dan bahwa partisipasi kreatif dalam proses pembangunan menjadi mungkin karena proses pendewasaan.
Secara sederhana, Aspek social-budaya meliputi tiga hal, yakni;
 Sikap
 Nilai
 Budaya
D. Aspek perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan lingkungan fisik
Salah satu hal yang penting dalam rangka hubungan perkembangan ilmu dan teknologi dengan administrasi pembangunan adalah bagaimana caranya ilmu dan teknologi dapat merupakan sumber yang penting dalam proses perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikan kebijaksanaan negara atau pemerintah memberi perhatian terhadap prospek masa depan, berdasar perkembangan ilmu dan teknologi. Perumusan kebijakan dengan demikian didasarkan juga atas sumbangan dari disiplin ilmu.
Administrasi pembangunan juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan sumber-sumber alam, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pembangunan pada dasarnya adalah usaha yang akan mempengaruhi dan merubah potensi sumber-sumber dan keadaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup yang utama bagi banyak negara-negara baru berkembang adalah justru ketiadaan pembangunan, tekanan-tekanan penduduk dan kesempatan kerja, serta masih dapat dimanfaatkannya berbagai potensi sumber-sumber pembangunan. Tetapi dalam menghubungkan segala sesuatu itu perlu diberikan perhatian kepada efek-efek negatif dalam pelaksanaan dan pengolahannya. Demikian pula kelestarian dan usaha pemeliharaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup serta pemanfaatan yang dapat dirasakan untuk generasi yang mendatang.
E. Aspek institusi
Aspek institusionil berkaitan erat dengan aspek-aspek yang diuraikan di atas. Karena pembinaan dan pengembangan aspek institusionil yang perlu diperhatikan dalam administrasi pembangunan meliputi pembinaan institusi politik, institusi ekonomi, institusi sosial, pendidikan dan lain-lain. Proses pembaharuan dan pembangunan juga merupakan suatu proses pembinaan institusi di dalam masyarakat yang baru dan bahkan mungkin penghapusan institusi masyarakat yang lama. Pengembangan institusi merupakan bagian dari proses pengembangan sosial yang lebih luas. Proses itu bukan saja akan terbina atau terhapusnya suatu institusi, tetapi jika sering terjadi perubahan dari pada unsur institusi misalnya saja di bidang institusi keluarga besar menjadi keluarga inti. Ekonomi uang sebagai suatu institusi juga bertambah meluas, sehingga ekonomi serba dua menjadi masa lampau.

Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma admnistrasi negara yakni paradigma yg berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara pada sekitar tahun 1970. Hal ini seperti diketahui bersama bahwa dalam perjalanannya menemukan jati diri, Administrasi negara melalui lima paradigm hingga akhirnya diakui sebagai ilmu administrasi negara yang berdiri sendiri dan memisahkan diri dengan ilmu politik sekalipun bersifat indicipliner. Administrasi Pembangunan sendiri mulai dikembangkan dalam administrasi negara yang biasanya lebih difokuskan kepada negara-negara berkembang. Administrasi pembangunan hadir sebagai bidang ilmu dalam menjalankan bagaimana proses pembangunan di negara-negara berkembang agar semakin baik dan dapat mengejar ketertinggalannya dengan negara-negara maju. Kondisi di negara-negara berkembang yang dianggap cukup terpuruk dan jauh dari cara-cara atau metode-metode untuk mengembangkan diri memaksa agar administrasi pembangunan mengambil tempat dan posisi strategis.
Keberadaan administrasi negara dan administrasi pembangunan ini sendiri tidaklah tepat untuk dibedakan secara sengaja dengan maksud untuk memperjelas posisi kedua bidang ilmu ini karena administrasi pembangunan sendiri hadir atau muncul dari perkembangan administrasi negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa administrasi pembangunan adalah bagian dari administrasi negara yang konteks dan kontennya berupa penjabaran lebih lanjut akan penyelenggraan negara lewat administrasi negara. Administrasi negara kerap dipahami sebagai kegiatan kerjasama dalam proses penyelenggaraan negara dengan memanfaatkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan bernegara, sementara administrasi pembangunan juga berupa kegiatan kerjasama yang lebih difokuskan dalam pembangunan. Dengan kata lain, administrasi negara hadir secara menyeluruh akan segala aspek yang menyangkut negara/publik dan ada dalam jangka waktu yang cukup lama, sementara itu administrasi pembangunan lebih memprioritaskan daerah sasaran yang lebih bermasalah/ tertinggal (negara berkembang) dan biasanya program-programnya lebih singkat daripada administrasi negara. namun dengan catatan bahwa administrasi pembangunan hadir juga untuk menyokong berjalannya administrasi negara sehingga diharapkan akan timbul sinergi positif yang diperlihatkan dengan terjadinya pembangunan di segala aspek kehidupan bernegara.

Perbedaan anggaran tradisional dengan anggaran berbasis kinerja

Anggaran tradisional sebelumnya merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang. Anggaran ini memiliki ciri, yakni; incrementalism , struktur dan susunan anggaran yang bersifat line-item, cenderung sentralistis, bersifat spesifikasi, tahunan, dan menggunakan prinsip anggaran bruto.
Anggaran tradisional dicirikan sebagai incrementalism karena dalam pendekatan penganggaran ini hanya ada istilah mengurangi maupun menambah jumlah rupiah pada item-item penganggaran yang ada sebelumnya dengan berpatokan pada penganggaran tahun lalu sebagai dasar penentuan jumlah besarnya penambahan maupun pengurangan tanpa ada kajian mendalam mengenai tingkat kebutuhan pada saat ini . Padahal belum tentu anggaran tahun lalu masih sesuai dengan keadaan saat ini sehingga dipandang kurang dapat memenuhi kebutuhan serta jika terdapat kesalahan maupun ketidaktepatan pada anggaran-anggaran sebelumnya akan terus berlanjut dan berlarut-larut untuk kedepannya karena tidak adanya kajian yang mendalam serta inisiatif untuk merubah kebijakan (line-item). Alhasil, pendekatan penganggaran tradisional jauh akan konsep value for money yang identik dengan 3e (ekonomis, efektif, dan efisien) karena terkesan lebih berorientasi pada input daripada output. Dampak lebih lanjut dari hal ini adalah kesulitan untuk melakukan penilaian/pengukuran kinerja secara akurat karena tidak ada landasan yang kuat sebagai tolok ukurnya, hanya berpedoman pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.
Sementara itu, pendekatan anggaran berbasis kinerja hadir sebagai suatu konsep yang mengatasi berbagai kelemahan pada anggaran tradisional. Anggaran ini didasarkan pada tujuan maupun sasaran kinerja. Pelaksanaan kinerja sudah dapat diukur lebih baik dan akurat dengan berpatokan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output sehingga pemerintah didorong agar menggunakan dana secara ekonomis, efisien, dan efektif(tepat sasaran) dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam anggaran berbasis kinerja ini adalah perumusan program serta penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan program tersebut. Penentuan dan penempatan satker/unit kerja yang memang sesuai dengan keahlian dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indicator kinerja berdasarkan fungsi setiap unitnya dalam rangka pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

 

referensi

sebagian besar diambil dari buku Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik.

Konsep money follows function dan penerapannya di indonesia

Salah satu hal yang memang cukup menarik dalam undang-undang no 32 tahun 2004 ini adalah ditetapkannya konsep “money follows the function” yang diharapkan akan berdampak baik bagi keuangan daerah. Konsep “money follows the function” secara sederhana menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran harus didasarkan pada fungsi masing-masing unit/satuan kerja yang telah ditetapkan undang-undang. Dengan begini, maka syarat awal yang harus dipenuhi dalam penerapan konsep ini adalah “the right man in the right place” agar konsep ini semakin tepat sasaran.
Konsep ini ditetapkan dengan harapan akan mengoptimalkan kinerja dari setiap instansi pemerintah dengan anggapan jika setiap orang telah ditempatkan di posisi yang tepat/sesuai dengannya, tentu kinerja yang dihasilkan akan lebih baik. Orang yang ahli dalam bidangnya akan bekerja lebih professional dan lebih mudah dalam pengarahan karena sudah mengerti tugas dan fungsinya sendiri. Inti konsep dari money follows the function dapat dikatakan sebagai konsep yang sasaran utamanya adalah prestasi kerja/kinerja dari setiap unit/satuan kerja. Suatu proyek pekerjaan akan lebih optimal jika dilakukan tidak hanya oleh satu unit/satuan kerja, melainkan dikerjakan secara bersama dengan adanya pembagian bidang pekerjaan menurut keahlian masing-masing.
Adapun fungsi dari “money follows the function” secara lebih terperinci adalah
a. Money follow function akan menghindarkan overlapping fungsi dalam kegiatan yang dilakukan. Hal ini tentunya akan mengefesienkan kinerja dari setiap unit karena pekerjaan yang dilakukan memang sesuai dan tanpa adanya tumpang tindih. Dengan begini, kegiatan yang diusulkan dan dilaksanakan oleh satuan/unit kerja tersebut memang sesuai dengan ruang lingkup dan fungsinya sehingga akan mendapat pengalokasian anggaran yang sesuai dan tepat karena tidak adanya duplikasi pekerjaan.
b. Money follow function akan mengefisienkan pengalokasian anggaran karena dapat dihindari overlapping fungsi/kegiatan.
c. Money follow function akan lebih memungkinkan pencapaian output dan outcomes secara optimal, karena kegiatan yang diusulkan masing-masing satker/unit benar-benar merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsinya.
d. Money follow function mendorong pencapaian kinerja masing-masing satker/unit untuk lebih maksimal.
Dalam pengaplikasiannya di indonesia, konsep ini sebenarnya menjadi sesuatu yang harus dilakukan di setiap satuan/unit kerja di instansi pemerintah daerah sebagai upaya perbaikan kinerja dan efisiensi pengalokasian anggaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut dibentuk. Hal ini merupakan upaya yang harus dilakukan sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah diantara mana dengan adanya otonomi daerah yang mengisyaratkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada daerah otonom juga harus diikuti dengan pembiayaan yang sesuai dengan besar kewenangan tersebut. Jadi, agar pembiayaan desentralisasi tersebut efektif dan efesien, maka harus dilakuakan upaya profesionalisme satuan unit kerja dengan menempatkan orang yang tepat serta bekerja dalam koridornya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.
Namun, jika melihat kenyataannya saat ini, banyak daerah otonom yang masih belum mampu menerapkan konsep ini dengan baik. Banyak diantara satuan kerja/unit dalam instansi pemerintah daerah bukan merupakan orang yang benar-benar ahli sehingga yang didapat hanyalah kinerja yang kurang maksimal serta banyaknya tumpang tindih pekerjaan karena tidak mengetahui dengan baik fungsinya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dalam pengelolaan keuangan daerah yang tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal karena kurangnya kemampuan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya dapat dilihat dari dana keuangan daerah yang tidak bisa dikelola dengan baik sehingga kembali ke negara. Hal ini bukan karena sebagian dana yang telah dipakai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut, tetapi lebih kepada kekurangjelian oleh satker/unit kerja yang terlibat dalam memprediksi dan menafsirkan apa yang harus dimuat dalam mata anggaran serta bagaimana cara pengalokasian dana tersebut sehingga berbagai kebutuhan penting daerah tersebut tercapai.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.